Fhoto : Masa aksi tolak Otsus jilid II di kab.Lani Jaya
Lanny Jaya _ Bupati Befa Yigibalom geram dengan aksi unjuk rasa terkait penolakan otsus, sebab dirinya meyakini bahwa aksi tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. (30/3)
Baca Juga : Waspada-genosida Di Papua -militer-indonesia-di arahkan ke Di Papua
“saya yakin kalua aksi penolakan otsus yang terjadi di lanny Jaya itu hanya rekayasa seseorang untuk kepentingan tertentu. Meski tidak tahu maksudnya, tapi aksi yang dilakukan sudah sangat merugikan,”
Bupati menyampaikan jika oknum Ketua dan anggota DPRD yang memfasilitasi demo terkait perlu diselidiki terkait maksud dan tujuan atas aksi penolakan otsus yang dilakukan. Terlebih massa yang melakukan aksi diketahui merupakan mahasiswa yang sama atas demonstrasi di Kota jayapura sebelumnya.
Baca juga: Indonesia salah satu negara Teroris di Asia tenggara
“saya mendapat laporan kalua massa aksi itu didatangkan dari Jayapura. Mereka ini mahasiswa yang sebelumnya juga sudah melakukan aksi yang sama di Kota Jayapura dan mengatasnamakan maysarakat Lanny Jaya,”
Oleh sebab itu Bupati menegaskan jika demo yang dilakukan di Lanny Jaya tersebut bukan mewakili masyarakat Lanny Jaya secara umum.
Atas aksi yang penuh dengan rakayasa, Bupati Kembali menegaskan jika penolakan otsus tidak mewakili masyarakat Lanny Jaya secara umum. Dirinya mengakui jika masyarakat Lanny Jaya saat ini bersibuk dengan pekerjaannya untuk berladang atau beternak, dan tidak ada dorongan aksi untuk melakukan penolakan otsus.
Baca juga : sekda-papua-tahun-ini-Rp 43-miliar-dana.
“Itu demo disetting oleh oknum anggota dan pimpinan DPRD Lanny Jaya. Di Dunia ini berbicara kebenaran dan tujuan dibalik itu ada apa. Kalau mau gentleman itu bilang saja DPRD Lanny Jaya menolak dan jangan memgatasnamakan rakyat, karena rakyat tidak satupun hadir,”
Mengakhiri pernyampaiannya, Bupati mengimbau kepada setiap orang Papua untuk tidak mudah terprovokasi aksi-aksi yang hanya akan merugikan diri sendiri. Bupati tegas menyerukan untuk stop melakukan rekayasa-rekayasa mengatasnamakan rakyat. (*)