Ada Sejumlah Oknum Kepala Daerah di Papua Bermuka Dua

Guru besar ilmu intelijen negara Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono mensinyalir ada beberapa oknum kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menjalankan loyalitas ganda. Di satu sisi mereka menginginkan kucuran dana otonomi khusus yang besar, tapi di sisi lain tak berani menghadapi gerakan-gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI.

"Kalau begitu kan artinya mereka bermuka dua, bermain dua kaki. Seolah mendukung NKRI agar dapat dana otonomi khusus tapi juga main mata dengan para pemberontak itu," papar Hendropriyono dalam Blak-blakan yang tayang di detikcom, Rabu (6/1/2021).

Indikasi lain, dia melanjutkan, para oknum kepala daerah itu tak pernah mendapatkan gangguan dari kelompok kriminal bersenjata.

Dia berharap pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan otonomi khusus selama ini. Sebab, dana otonomi khusus yang begitu besar digelontorkan ternyata banyak yang tak sampai kepada masyarakat. Pembangunan infrastruktur di sana pun selama era Presiden Jokowi lebih banyak dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, Hendropriyono punya ide memindahkan penduduk Papua ke Manado dan Manado ke Papua:

Jenderal Hendropriyono Berminta 2 Juta Orang Papua Dipindahkan ke Manado, Sulawesi Utara

- Pada tahun 1963, Jenderal Ali Moertopo pernah mengatakan bahwa masyarakat Papua harus dipindahkan ke bulan.

- Pada tahun 2016, Jendral Luhut Panjaitan mengatakan orang Papua harus dipindahkan ke Pasifik.

- Pada tahun 2019, mahasiswa Papua dipanggil ' Monyet ' dan disuruh ' pulang '.

- Pada tahun 2021, Jenderal AM Hendropriyono mengatakan 2 juta orang Papua harus dipindahkan ke Manado.

Di mata pemerintah Indonesia, orang Papua memang benar-benar bukan manusia dan karena itu prinsip sikap Indonesia bahwa orang Papua tidak pantas diperlakukan dengan cara-cara bermartabat. Jenderal Hendropriyono adalah pensiunan jenderal Kopassus dan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia. Dia berencana untuk menghapus 2 juta orang Papua dari atas tanah leluhur mereka sendiri dan memisahkan mereka dari keluarga Melanesia di Papua Nugini dan pasifik seperti yang dinyatakan dalam wawancara video berikut ini.

Ini adalah pernyataan diskriminasi rasial dan pembersihan etnis. Kita tidak akan diperlakukan sebagai [manusia] warga negara kelas dua di tanah air kita sendiri.

Tahun lalu pada tanggal 1 Desember kami telah menyatakan untuk Pemerintah Sementara West Papua (Provisional Government), terpisah dari Pemerintah Indonesia. Dengan melakukan ini, kita merebut kembali kedaulatan kita dan martabat kita sebagai manusia rakyat Melanesia. Kami siap merebut kembali negara kami dari kolonialis rasis Indonesia.

Sudah cukup! Kami tidak akan lagi sujud pada Indonesia. Saya menyerukan kepada semua untuk bersatu di bawah Pemerintahan Sementara. (*)

Berikut ini Video :